Jum’at tanggal 1 Maret 2019, Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) mengadakan rapat kesekretariatan dan kelompok kerja (Pokja) pertama pasca gempa. Rapat ini dilaksanakan di rumah peduli SKP-HAM, yang dihadiri oleh perwakilan pokja dari setiap desa dan pengurus.
Rapat dibuka dengan perkenalan diri dari setiap peserta rapat, karena ada beberapa relawan yang baru saja bergabung dan masih asing dengan para wakil pokja dan pengurus yang sudah lebih dulu bergabung. Rapat ini dipimpin oleh Korta yang bertugas sebagai fasilitator, dan Nurlaela Lamasituju yang merupakan Sekjen SKP-HAM.
Setelah perkenalan selesai, perwakilan dari setiap desa mulai memaparkan pengalaman mereka dalam menangani bencana pada 28 September lalu. Dimulai oleh Vivian dari Desa Labuan Panimba, yang memaparkan tentang beberapa kendala yang dialami selama masa tanggap darurat saat bencana. Salah satunya adalah masalah yang terjadi saat pembuatan dapur umum yang diorganisir oleh Pasigala Tangguh, dimana warga meminta agar logistik yang akan digunakan untuk dapur umum dibagikan kepada mereka. Kemudian koordinasi yang kurang baik dari pemerintah terhadap bantuan yang ada, sehingga pembagian logistik tidak merata kepada korban bencana di Labuan Panimba.
Setelah Labuan Panimba, Desa Tulo juga memaparkan pengalamannya mengenai penanganan bencana yang diwakili oleh pak Taufik. Menurut Pak Taufik, koordinasi pemerintah dan masyarakat desa berjalan dengan baik dan pembagian logistik juga merata kepada para korban. Hanya saja, belum ada tim khusus baik dari pemerintah, LSM maupun NGO yang datang untuk memberikan dampingan psikologi kepada warga Desa Tulo. Sehingga, sampai saat ini masih ada beberapa warga yang belum berani tidur di dalam rumahnya.
Ibu Windra dari Desa Soulowe memaparkan masalah sama seperti yang terjadi di Desa Labuan Panimba dalam proses pembuatan dapur umum, yang juga diorganisir oleh tim Pasigala Tangguh. Sehingga, Ibu Windra yang menjadi penanggung jawab dapur umum di Soulowe memutuskan untuk membagi logistik menjadi 4 titik dapur umum agar tidak terjadi konflik antar warga. Selain itu, pembagian logistik dari Pasigala Tangguh juga terkoordinir dengan baik karena adanya pencocokan data antara Ibu Windra (relawan Pasigala Tangguh) dengan ketua RT sehingga bantuan yang diterima tepat sasaran. Hanya saja, bantuan yang datang dari luar Pasigala Tangguh yang kadang tidak terkoordinir dengan baik. Hal itu terjadi karena tidak adanya pencocokan data dari pihak pemerintah desa dengan donatur yang datang.
Desa Potoya mengalami problem yang berbeda. Khadijah (Dijah) mengatakan, “Fokus bantuan yang datang hanya untuk warga yang tinggal di huntara saja. Sementara warga yang tidak tinggal di huntara jarang mendapatkan intervensi.” Belum ada bantuan yang datang dari pemerintah, akan tetapi masih ada LSM dan NGO yang memberikan bantuan logistik dan trauma healing. Kemudian Ibu Windra menambahkan hal yang terjadi di Desa Karawana, “Ada bantuan yang datang dari pemerintah, tapi menggunakan sistem kupon. Jadi yang dapat bantuan hanya warga yang dapat kupon saja. Sementara, bantuan yang didapat juga tidak sesuai harapan. Pemerintah hanya memberi kol, wortel, kentang dan pepaya saja. Sedangkan warga berharap bisa dapat beras dan bahan pokok lain.”
Kelurahan Kayu Malue Pajeko sendiri mengalami masalah yang cukup rumit. Darusman mengatakan, “Bantuan tenda-tenda pengungsi ditarik kembali oleh pemerintah kota, alasannya tenda itu nantinya akan digunakan lagi jika ada bencana dimasa yang akan datang. Selain itu juga terjadi masalah dalam pendataan rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Pihak kelurahan sudah memberikan keseluruhan data kepada BAPEDA, tapi setelah sampai ditangan BAPEDA justru banyak nama yang hilang dari daftar. Ternyata kesalahan terjadi dalam proses pengimputan data dari pihak BAPEDA. Akhirnya BAPEDA menyerahkan kembali data kepada kelurahan, untuk dilakukan pendataan ulang setelah banyak warga yang melakukan protes.” Untuk keadaan psikologi di desa tersebut, banyak anak-anak yang masih takut melihat pantai. Terutama warga yang tinggal di daerah sekitar pantai.
Selain membahas tentang pengalaman dari setiap perwakilan pokja di daerah masing-masing, pada pertemuan itu juga dibahas tentang arah program kerja dan program kerja yang akan dilakukan SKP-HAM sepanjang tahun 2019. Ada dua arah program kerja yang akan dilakukan, yaitu pertama menentukan arah pengorganisasian SKP-HAM pasca bencana. Dan yang kedua menerapkan pembelajaran SKP-HAM dalam rekonstruksi dan rehabilitasi komunitas pasca bencana.
Beberapa program yang akan dilakukan oleh SKP-HAM yaitu :
- Pemulihan psikologi korban dan keluarga korban peristiwa 1965-1996 yang juga menjadi korban pasca bencana.
- Pemulihan ekonomi perempuan korban bencana di 5 desa di Kabupaten Sigi. Program ini dilakukan dengan membuat dapur usaha yang merupakan tindak lanjut dari dapur umum yang sudah lama selesai.
- Rekonstruksi komunitas pasca bencana dua desa di Sigi dan Donggala. Dua desa yang kemungkinan menjadi fokus intervensi adalah Desa Soulowe dan Labuan Toposo, dua desa ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup logis.
