Wakil Ketua Komnas HAM, M Ridha Saleh mengatakan Kota Palu telah memenuhi syarat dan layak dijadikan sebagai kota sadar HAM.
Hal tersebut dikatakan Ridha Saleh usai pembahasan tentang MoU terkait kota sadar HAM dan pemenuhan hak dasar masyarakat bersama Pemerintah Kota Palu, LPSK, Komnas Perempuan, serta delapan kelompok kerja (Pokja) instansi terkait, di ruang sekretariat kantor Walikota Palu, Rabu (11/2).
Meski telah memenuhi syarat untuk menjadi piloting project sebagai kota sadar HAM, menurut Ridha masih ada yang perlu dibenahi pemerintah Kota Palu, yakni soal masih banyaknya warga miskin serta banyaknya korban pelanggaran HAM yang harus segera dipenuhi hak. Sehingga terangkat derajat dan martabatnya.
“Program ini harus dilaksanakan pemkot, sebab kali pertamanya Kota Palu yang menjadi Piloting Project atau proyek percontohan di Indonesia. Ditambah lagi telah terbit Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 25 tahun 2013,” katanya.
“Yang jelas belum ada kabupaten/kota, bahkan provinsi yang mengkaji serta memprogramkan secara khusus mengenai sadar HAM, hanya Kota Palu. Namun, tidak hanya bicara soal hak asasi saja, akan tetapi pemenuhan hak korban masa lalu kemudian pencegahannya,” kata Ridha menambahkan.
Lebih lanjut ia mengatakan, pencapaian dari kesepakatan tersebut sangat baik, karena di dalam MoU terdapat nilai empiris, historis dan subtansinya terkait pemenuhan hak keluarga maupun korban pelanggaran HAM.
“Pencapaian dari nota kesepahaman ini sangatlah baik, sebab subtansinya jelas untuk membangun satu perjanjian yang mendedikasikan bagaimana mengangkat harkat dan martabat sosial masyarakat,” katanya.
Dia berharap program tersebut bisa diwujudkan dan direalisasikan dengan cepat, dan yang terpenting adalah dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
Hadir dalam pembahasan Memory of Understanding (MoU) tersebut, Walikota Palu H Rusdya Mastura yang diwakili staf ahli bidang hukum dan politik, Drs Ari Wahyudi.
