29.6 C
Palu
27 Maret 2024
Lokal

Negara Perlu Hadir Untuk Memulihkan Trauma Korban Tapol

PALU – Walikota Palu, Rusdi Mastura kembali mengulang pernyataannya dua tahun lalu ketika menyampaikan permohonan maafnya kepada para korban tahanan politik (Tapol) di Palu.

“Negara perlu hadir bersama saudara kita, para korban tahanan politik. Negara harus ikut berada di dekat mereka ketika trauma itu masih membekas,” kata Rusdi Mastura saat memberi pidato pembukaan Seminar Hasil Penelitian dan Verifikasi Korban Pelanggaran HAM yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Palu dan didukung oleh SKP HAM Sulteng, Norwegian Human Rights Fund (NHRF), serta Asia Justice and Rights (AJAR) di Auditorium Kantor Walikota Palu, Selasa (19/5/2015).

Dihadapan seratusan korban Tapol di Palu, Rusdi menegaskan kembali kepada setiap jajaran pemerintahannya agar membuat program yang bertalian dengan usaha mercovery trauma pelanggaran HAM yang sedikitnya telah membuat menderita 768 orang korban langsung, belum termasuk efeknya terhadap keluarga besarnya.

Salah satunya melalui program zero poverty yang kini sudah berjalan. Ia meminta agar mereka yang tercakup dalam program tersebut dapat mencover mereka mantan tapol beserta keluarganya yangmasih berada di bawah taraf kehidupan yang semestinya.

Tak sampai disitu, keseriusan Rusdi yang akrab dipanggil dengan Cudi ini juga ditunjukkan langsung dengan memerintahkan stafnya agar salah seorang keluarga tapol yang sudah diangkat menjadi PNS cepat diselesaikan status kepegwaiannya yang baru 80 persen.

“Saya mendapat laporan kalau yang bersangkutan sudah lama menjadi PNS namun statusnya masih 80 persen. Tolong diselesaikan secepatnya,” tegas Cudi sambil menunjuk salah seorang stafnya.

Dua tahun lalu, Cudi menyatakan permohonan maafnya secara terbuka kepada korban tapol. Ia sangat menyesali ada tindakan tersebut. Penyesalan itu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) yang isinya merecovery penderitaan yang dialami oleh mantan tapol tersebut. Permohonan maaf dan Perwali yang dibuatnya itu menjadi eksklusif karena satu-satunya walikota di Indonesia yang secara gentle menyatakan maaf dan satunya daerah yang punya Perwali tentang recovery mantan tapol. (afd)

Sumber: Berita Palu

Tulisan terkait

Dialog Bersama KemenPPPA tentang Kasus KS di Sulawesi Tengah

Lia Fauziah

FGD Bersama Kelompok Rentan dan Jurnalis Asal Negeri Sakura

Rini Lestari

Memupus Stigmatisasi, Menindaklanjuti Pengakuan Presiden atas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

SKP-HAM Sulteng

Tinggalkan Komentar