Penguatan Peran Pembela HAM Muda untuk Mengadvokasi Hak Korban dan Hak Kelompok Rentan oleh SKP-HAM Sulteng 9 Desember 2024 Ditulis oleh SKP-HAM Sulteng Program ini akan melanjutkan program sebelumnya untuk memperkuat peran para pembela HAM muda di empat rumah belajar warga. SKP-HAM Sulawesi Tengah akan mendorong para para pembela HAM muda yang telah dilatih untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidangnya masing-masing, terutama untuk melakukan pendampingan dan advokasi terhadap hak-hak korban dan hak-hak kelompok rentan. Serangkaian pertemuan dengan korban pelanggaran HAM dan kelompok rentan akan dilakukan, dikoordinasikan oleh koordinator di masing-masing rumah belajar, dan akan didampingi oleh fasilitator untuk membantu mereka memperkuat advokasi dan strategi yang akan dilakukan.Program ini pun akan melanjutkan dukungan bagi para korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah untuk mendapatkan akses terhadap Program PPHAM. Pada tahun 2023, terdapat 156 korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan akses Program PPHAM. Masih ada lebih dari 1.000 korban yang tersebar di lima kota/kabupaten yang belum mengakses program ini karena belum memiliki Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKKP-HAM) dari Komnas HAM sebagai syarat untuk dapat mengakses program ini. Proyek ini akan membantu para korban pelanggaran HAM tahun 1965/1966 untuk mendapatkan SKKP-HAM dari Komnas HAM agar dapat mengakses Program PPHAM.Pergantian Presiden Republik Indonesia sangat mungkin mempengaruhi kebijakan Program PPHAM. Oleh karena itu, SKP-HAM Sulawesi Tengah akan secara intensif berkoordinasi dengan jaringan organisasi masyarakat sipil, terutama yang berada di tingkat nasional, untuk merancang strategi dan melakukan advokasi agar Program PPHAM dapat terus dilaksanakan pada periode presiden yang baru.Hal lain yang juga akan didukung oleh program ini adalah penguatan kapasitas organisasi. Pada tahun 2022, SKP-HAM Sulawesi Tengah telah terdaftar sebagai asosiasi. Sebagai konsekuensinya, SKP-HAM Sulawesi Tengah perlu memikirkan langkah ke depan agar program dan kegiatan yang dijalankan dapat didanai secara rutin. Sebagai langkah awal, SKP-HAM Sulawesi Tengah perlu memperkuat kapasitas organisasi sehingga memiliki kemampuan untuk menggalang dana. Penjajakan terhadap lembaga donor akan dilakukan, termasuk mengadakan lokakarya internal untuk menyusun panduan dan penulisan proposal. 9 Desember 2024 0 komentar 0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegramCopy LinkSkypeEmail
Pemenuhan Hak bagi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah oleh SKP-HAM Sulteng 9 Desember 2024 Ditulis oleh SKP-HAM Sulteng Program Pemenuhan Hak bagi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah merupakan program panjang yang dilakukan SKP-HAM Sulawesi Tengah. SKP-HAM Sulawesi Tengah memulai program ini dari 2006, dan sampai saat ini masih terus berlangsung.SKP-HAM Sulteng melakukan pengorganisasian terhadap komunitas korban, pendokumentasian, dan pemberdayaan ekonomi. Komunitas korban yang diorganisir dan didampingi terutama yang berada di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi-Moutong. Sejauh ini, lebih dari 1.200 penyintas Peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah yang berhasil didokumentasikan.SKP-HAM Sulteng berhasil mendorong Wali Kota Palu untuk mengakui dan meminta maaf secara resmi kepada para korban Peristiwa 1965/1966 pada 2012, dan terlibat dalam perumusan kebijakan daerah terkait pemulihan hak bagi para korban. SKP-HAM Sulteng pun menjadi pemain kunci dalam proses dan dialog di tingkat nasional untuk mencari terobosan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.Pada 11 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara terbuka menyatakan penyesalan dan pengakuan atas terjadinya 12 pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, termasuk Peristiwa 1965/1966. Menyusul penyesalan dan pengakuan tersebut, Pemerintah Indonesia memulai program pemulihan hak bagi para korban pelanggaran HAM lewat Program Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Program PPHAM). Pemenuhan Hak bagi Korban Pelanggaran HAM Penyesalan dan Pengakuan Negara Rekomendasi untuk Tim PPHAM Merajut Harapan, Memperjuangkan Hak Penelitian dan Verifikasi Korban Pelanggaran HAM 1965/1966 di Kota Palu 9 Desember 2024 0 komentar 0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegramCopy LinkSkypeEmail
Monitoring Penyediaan Hunian Tetap Pascabencana di Sulawesi Tengah oleh SKP-HAM Sulteng 30 November 2024 Ditulis oleh SKP-HAM Sulteng Bencana gempa bumi 7,4 M yang disusul oleh tsunami dan liquefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 telah merenggut ribuan korban jiwa dan mengakibatkan berbagai kerusakan fisik dan infrastruktur di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan sebagian Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, 4.042 orang meninggal dunia, lebih dari 100 ribu rumah mengalami kerusakan, dan lebih dari 172 ribu orang harus mengungsi.Menanggapi bencana tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian meminta Bank Dunia untuk mengaktifkan Komponen Kontigensi Tanggap Darurat (Contigency Emergency Response Component, CERC) yang melekat pada National Slum Upgrading Project (NSUP)—atau yang dikenal sebagai Proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan mengajukan pinjaman baru, yaitu Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP). Selain untuk memperbaiki berbagai fasilitas publik, NSUP-CERC dan CSRRP akan membangun lebih dari 8.000 unit hunian tetap (huntap) untuk warga terdampak bencana.Dalam perencanaan, penyediaan huntap akan dilakukan dalam dua tahap dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Tahap 1, sebagai tahap transisi atau pendahuluan, dilakukan lewat National Slum Upgrading Project—Contingency Emergency Response Component (NSUP—CERC) dengan anggaran sebesar US$ 100 juta. Pada Tahap 1 ini, rencana akan dibangun sekitar 1.600 unit hunian tetap.Tahap 2, pengerjaan akan dilakukan lewat Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP). CSRRP bertujuan untuk melakukan rekonstruksi dan memperkuat fasilitas publik dan perumahan yang lebih aman di daerah yang terdampak bencana. Dana pinjaman dari Bank Dunia untuk CSRRP adalah sebesar US$ 150 juta. Pada Tahap 2, rencananya akan dibangun 7.188 unit hunian tetap.SKP-HAM Sulawesi Tengah, didukung oleh Bank Information Center (BIC), secara intensif melakukan monitoring terhadap penyediaan huntap bagi warga terdampak bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR lewat NSUP-CERC dan CSRRP yang pendanaannya berasal dari Bank Dunia tersebut. Proses monitoring penyediaan huntap dilakukan dari akhir 2019 sampai dengan NSUP-CERC dan CSRRP selesai dilaksanakan pada akhir 2024.Untuk laporan lengkap monitoring, kami menyimpannya di situs https://monitoring.skp-ham.org/. *** Kunjungi situs Monitoring Penyediaan Hunian Tetap Pascabencana Catatan & Laporan Monitoring Penyediaan Hunian Tetap Pascabencana CSRRP & Bank Dunia di Ujung Tanduk! Penyediaan Hunian Tetap Jalan Merayap Lokasi Hunian Tetap Tondo-Talise: Dilema Simalakama Percepatan Penyediaan Hunian Tetap SKP-HAM : Perlu Lembaga Adhoc Percepatan Rehab/Rekon Pasca Bencana Sulteng Harapan untuk Rehab Rekon yang Lebih Baik 30 November 2024 0 komentar 0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegramCopy LinkSkypeEmail
Managing Risk through Economic Development (MRED) oleh SKP-HAM Sulteng 10 Agustus 2023 Ditulis oleh SKP-HAM Sulteng Managing Risk through Economic Development (MRED) digagas dan dilaksanakan oleh Mercy Corps Indonesia untuk membangun masyarakat yang siap bencana. MRED dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat yang rentan agar mereka bisa meminimalkan dampak buruk pada kehidupan dan mata pencaharian yang disebabkan oleh bencana alam atau perubahan iklim.Hal ini tidak terlepas dari tantangan yang saling terkait antara bencana alam, perubahan iklim, ketidakstabilan pasar, bahaya kesehatan lingkungan, dan degradasi ekosistem di Indonesia turut diperburuk oleh pembangunan berskala cepat. Konsep Nexus dipilih sebagai metode untuk menggabungkan pendekatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dengan pengembangan sistem pasar, agar masyrakat memiliki pilihan mata penaharian yang layak secara finansial dan memiliki manfaat ganda. Hal ini tidak hanya akan memperkuat implementasi program, namun juga akan membangun modal sosial untuk menghubungkan komunitas melalui kemitraan multi-stakeholder dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.Di Sulawesi Tengah, MRED memulai programnya pascabencana 28 September 2018, yaitu di 13 desa di dua kecamatan di Kabupaten Sigi: enam desa di Kecamatan Kulawi dan tujuh desa di Kecamatan Dolo Selatan. Untuk Program MRED ini, SKP-HAM Sulawesi Tengah menjalankan programnya di enam desa Kecamatan Kulawi selama satu tahun, yaitu di Desa Salua, Desa Namo, Desa Mataue, Desa Bolapapu, Desa Boladangko, dan Desa Toro.Merujuk pada tujuan Program MRED, SKP-HAM Sulawesi Tengah menjalankan berbagai aktivitas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di enam desa ini agar lebih siap lebih siap menghadapi bencana dan mendorong pembangunan ekonomi melalui berbagai kegiatan penguatan mata pencaharian. Selain upaya-upaya tersebut, SKP-HAM Sulteng telah melaksanakan pelatihan Gender, Kesetaraan, dan Inklusi Sosial (GESI) dan menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) secara partisipatif bersama warga desa dampingan.Pelatihan GESI dirancang untuk membekali anggota kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) desa dan perwakilan masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial. Pengetahuan GESI harapannya akan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perencanaan dan pelaksanaan PRB. Di sisi lain, penyusunan dokumen KRB dimaksudkan untuk membantu masyarakat desa mengenali dan memahami potensi dan risiko bencana di wilayah mereka.*** Kajian Risiko Bencana Kajian Risiko Bencana Desa Toro Kajian Risiko Bencana Desa Mataue Kajian Risiko Bencana Desa Namo Kajian Risiko Bencana Desa Salua 10 Agustus 2023 0 komentar 0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegramCopy LinkSkypeEmail
Pemulihan Mata Pencaharian untuk Perempuan Penyintas Bencana di Kabupaten Sigi oleh SKP-HAM Sulteng 13 Desember 2021 Ditulis oleh SKP-HAM Sulteng Gempa 7,4 M yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala), Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018, membuahkan dampak yang luar biasa. Gempa bumi kemudian disusul dengan tsunami dan liquefaksi. Kabuaten Sigi adalah salah satu wilayah yang terdampak cukup berat akibat bencana tersebut. Oleh karena irigasi, lahan pertanian, dan perkebunan warga banyak yang rusak, tidak sedikit dari mereka yang kemudian kehilangan mata pencaharian. Usaha ekonomi kecil skala rumah tangga yang tadinya mereka geluti untuk menggerakkan perekonomian keluarga, banyak yang akhirnya harus terhenti karena mereka kehilangan alat-alat produksinya.SKP-HAM Sulawesi Tengah mendapat dukungan dari Kemitraan dan PARC Interpeople’s Coorporation (PARCIC), sebuah organisasi yang berpusat di Jepang, untuk mengajak para perempuan di Kabupaten Sigi agar bisa kembali bangkit dari keterpurukan pascabencana. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong dan mendukung mereka untuk mengembangkan kembali usaha ekonomi produktif (dapur usaha) yang sebelumnya sudah mereka geluti.Program ini mendukung lebih dari 200 perempuan penyintas bencana yang berasal dari Desa Karawana, Desa Soulowe, dan Desa Potoya di Kecamatan Dolo, Desa Sidera di Kecamatan Biromaru, dan Desa Namo di Kecamatan Kulawi. Ada dua kelompok besar yang kemudian dibentuk dan seterusnya didampingi oleh SKP-HAM Sulteng: Kelompok Dapur Usaha Mombine Pagadi di Kecamatan Dolo dan Biromaru serta Kelompok Dapur Usaha Bangke Meumba di Kecamatan Kulawi.Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa modal serta penyediaan perlengkapan untuk dapur usaha yang dibutuhkan. Program ini pun mendukung berbagai pelatihan dan lokalatih untuk memberikan peningkatan dan penguatan kapasitas terkait kewirausahaan kepada para penerima manfaatnya.Untuk peningkatan kapasitas, SKP-HAM Sulteng mendesain kelas-kelas belajar bagi selama para perempuan itu menjalankan usahanya. Kelas-kelas belajar itu secara reguler dilakukan. Selain menjadi ruang untuk menambah dan memperkuat kapasitas, kelas-kelas belajar ini pun dijadikan sebagai ruang diskusi dan berbagi pengalaman dari setiap peserta dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya kelas-kelas belajar ini, proses dan perkembangan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat bisa terpantau dan terevaluasi secara berkala. Hasil Pelaksanaan ProgramBerikut adalah video dari dua kelompok usaha perempuan penyintas bencana yang dibentuk dan didampingi SKP-HAM Sulteng, Mombine Padagi dan Bangkele Meumba, yang menggambarkan proses dan hasil dari pelaksanaan Program Pemulihan Mata Pencaharian bagi Perempuan Penyintas Bencana di Kabupaten Sigi. 13 Desember 2021 0 komentar 0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegramCopy LinkSkypeEmail
Tanggap Darurat & Transisi Pemulihan Pascabencana Sulawesi Tengah oleh SKP-HAM Sulteng 23 November 2020 Ditulis oleh SKP-HAM Sulteng Menanggapi bencana dahsyat yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018, SKP-HAM Sulawesi Tengah bersama dengan Nemu Buku (komunitas anak muda Kota Palu yang bergerak di bidang literasi), Sejenak Hening (organisasi yang bekerja di bidang psikososial), dan Komunitas Historia Sulawesi Tengah (komunitas anak muda Kota Palu yang bergerak di bidang kesejarahan dan kearsipan) membentuk Pasigala Tangguh, sebuah kelompok kerja yang memberikan respon tanggap darurat untuk membantu warga terdampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.Selain mengumpulkan data dan informasi, kelompok kerja ini menggalang dukungan untuk membangun gerakan dapur umum di komunitas, memberikan layanan psychological first aid (PFA), dan literasi kebencanaan. Kelompok Kerja Pasigala Tangguh pun aktif memantau dan terlibat dalam berbagai pertemuan dan rapat klaster.Pasigala Tangguh mulai membuka dan membangun gerakan dapur umum di komunitas satu minggu setelah bencana. Di masa tanggap darurat, ada 12 dapur umum yang kami kelola: 11 di antaranya, berbasis di desa dan kelurahan di tiga wilayah terdampak bencana: Kota Palu (Pantoloan Boya, Panau, dan Kayumalue Ngapa), Kabupaten Donggala (Labuan Panimba, Wani-1, dan Boneoge), dan Kabupaten Sigi (Soulowe, Karawana, Potoya, Langaleso, dan Boladangko). Selain mendapat dukungan dari berbagai donatur, baik organisasi maupun perseorangan, gerakan dapur umum dan PFA kemudian mendapat dukungan dari Caritas Jerman.Pasigala Tangguh pun menggelar serangkaian diskusi “Forum Warga Membaca Bencana”. Forum diskusi ini digelar untuk merespon “kekagetan” warga Sulawesi Tengah atas berbagai pertanyaan di seputar bencana dahsyat yang terjadi pada 28 September 2018 itu, sekaligus untuk mengupas segala permasalahan, baik sebelum maupun setelah terjadi bencana, dari berbagai sudut pandang.Papan catatan yang dihasilkan dari diskusi Forum Warga Membaca Bencana.Sepanjang masa tanggap darurat dan transisi pemulihan, Pasigala Tangguh menyelenggarakan 13 serial diskusi. Para narasumber diskusi tidak saja berasal dari para pakar kebencanaan dan akademisi, yang ketika bencana terjadi datang ke Sulawesi Tengah, namun juga dari pihak pemerintah, kelompok adat, tokoh agama, seniman, masyarakat terdampak bencana, serta para relawan dan pekerja kemanusiaan yang datang ke Sulawesi Tengah. Khusus dengan para relawan dan pekerja kemanusiaan, diskusi diarahkan untuk berbagi pengalaman sekaitan dengan kerja-kerja mereka dalam melakukan respon dan penanggulangan bencana. Respon Tanggap Darurat & Transisi Pemulihan Pascabencana Konsolidasi Para Relawan Dapur Umum dengan Cerita Bahagia Dapur Umum yang Penuh Keakraban dan Egaliter Mitigasi Bencana di Palu Sudah Dilakukan Sejak Dahulu Konsolidasi Relawan Pokja Pasigala Tangguh Menyiapkan Nasi Bungkus untuk Warga Terdampak Bencana Masyarakat Butuh Edukasi Bencana Saatnya Masyarakat Membaca Potensi Bencana 23 November 2020 0 komentar 0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegramCopy LinkSkypeEmail
Molibu Inklusi: Advokasi untuk Pemenuhan Hak bagi Kelompok Rentan di Kota Palu oleh SKP-HAM Sulteng 10 Desember 2017 Ditulis oleh SKP-HAM Sulteng Sejak 2016, SKP-HAM Sulawesi Tengah berinisiatif membentuk Molibu Inklusi, sebuah jejaring yang beranggotakan berbagai organisasi masyarakat sipil di Kota Palu. Tujuan dari jejaring ini adalah untuk mendorong proses inklusi sosial dan mengadvokasi terpenuhinya hak-hak kelompok rentan.Kelompok rentan yang tergabung dalam Molibu Inklusi antara lain korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, transgender, perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak kriminal, masyarakat miskin kota (pemulung, gelandangan, pengemis, pengamen), seniman jalanan, petambak garam, nelayan Teluk Palu, penyintas bencana, dan pegiat literasi.Jejaring organisasi masyarakat sipil ini berfokus pada advokasi pemenuhan hak-hak kelompok rentan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusi (Musrenbang Inklusi). Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Palu secara konsisten menyelenggarakan Musrenbang Inklusi dengan dukungan dari Molibu Inklusi untuk memberdayakan kelompok-kelompok rentan.Pada tahun 2023, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, telah menyetujui untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk khusus untuk kelompok rentan. Anggaran sebesar Rp 1,3 miliar secara khusus telah dialokasikan untuk mengakomodasi berbagai program yang diusulkan oleh organisasi yang mewakili kelompok rentan di Kota Palu. Kota Palu. 10 Desember 2017 0 komentar 0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegramCopy LinkSkypeEmail
Program Peduli: Inklusi Sosial dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat oleh SKP-HAM Sulteng 9 Desember 2016 Ditulis oleh SKP-HAM Sulteng Program Peduli adalah program Pemerintah Indonesia yang digagas untuk mendorong inklusi sosial sebagai sebuah jalan untuk keluar dari kemiskinan. Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Program Peduli dirancang untuk menjangkau mereka yang paling terpinggirkan dari proses pembangunan dan mengalami eksklusi sosial sehingga tidak dapat berpartisipasi dan menikmati hasil proses pembangunan.Konsep utama dari program ini adalah berusaha untuk memperbaiki relasi-relasi sosial dan memperkuat inklusi sosial bagi komunitas terpinggirkan dan yang selama ini kurang terjangkau, baik oleh program-program pembangunan secara umum maupun oleh program-program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Ada tiga kelompok capaian utama yang disasar oleh program ini: (1) akses pada pelayanan publik yang lebih baik; (2) perubahan kebijakan yang lebih memihak pada korban; dan (3) adanya penerimaan kembali.Salah satu kelompok sasaran dari Program Peduli adalah korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Salah satu di antaranya adalah korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966. Selama berpuluh tahun korban Peristiwa 1965/1966 hidup dalam stigma dan diskriminasi. Mereka mengalami dehumanisasi, hidup dalam kemiskinan, dan sulit untuk mendapatkan akses terhadap layanan dan penerimaan sosial.Sebagai organisasi yang mendampingi korban Peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah, SKP-HAM Sulawesi Tengah menjadi bagian dari program ini dan mengimplementasikannya selama empat tahun. 9 Desember 2016 0 komentar 0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegramCopy LinkSkypeEmail
