9Program ini akan melanjutkan program sebelumnya untuk memperkuat peran para pembela HAM muda di empat rumah belajar warga. SKP-HAM Sulawesi Tengah akan mendorong para para pembela HAM muda yang telah dilatih untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidangnya masing-masing, terutama untuk melakukan pendampingan dan advokasi terhadap hak-hak korban dan hak-hak kelompok rentan. Serangkaian pertemuan dengan korban pelanggaran HAM dan kelompok rentan akan dilakukan, dikoordinasikan oleh koordinator di masing-masing rumah belajar, dan akan didampingi oleh fasilitator untuk membantu mereka memperkuat advokasi dan strategi yang akan dilakukan.Program ini pun akan melanjutkan dukungan bagi para korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah untuk mendapatkan akses terhadap Program PPHAM. Pada tahun 2023, terdapat 156 korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan akses Program PPHAM. Masih ada lebih dari 1.000 korban yang tersebar di lima kota/kabupaten yang belum mengakses program ini karena belum memiliki Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKKP-HAM) dari Komnas HAM sebagai syarat untuk dapat mengakses program ini. Proyek ini akan membantu para korban pelanggaran HAM tahun 1965/1966 untuk mendapatkan SKKP-HAM dari Komnas HAM agar dapat mengakses Program PPHAM.Pergantian Presiden Republik Indonesia sangat mungkin mempengaruhi kebijakan Program PPHAM. Oleh karena itu, SKP-HAM Sulawesi Tengah akan secara intensif berkoordinasi dengan jaringan organisasi masyarakat sipil, terutama yang berada di tingkat nasional, untuk merancang strategi dan melakukan advokasi agar Program PPHAM dapat terus dilaksanakan pada periode presiden yang baru.Hal lain yang juga akan didukung oleh program ini adalah penguatan kapasitas organisasi. Pada tahun 2022, SKP-HAM Sulawesi Tengah telah terdaftar sebagai asosiasi. Sebagai konsekuensinya, SKP-HAM Sulawesi Tengah perlu memikirkan langkah ke depan agar program dan kegiatan yang dijalankan dapat didanai secara rutin. Sebagai langkah awal, SKP-HAM Sulawesi Tengah perlu memperkuat kapasitas organisasi sehingga memiliki kemampuan untuk menggalang dana. Penjajakan terhadap lembaga donor akan dilakukan, termasuk mengadakan lokakarya internal untuk menyusun panduan dan penulisan proposal.
