Program Peduli: Inklusi Sosial dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Lokakarya Program Peduli 2015
Lembaga Pendukung:

Australian Department of Foreign Affairs and Trade {DFAT), The Asia Foundation (TAF), Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)

Durasi Program:

4 tahun

Pelaksanaan:

2014—2018

Status:

selesai

Isu Terkait:

hak korban, inklusi sosial, pemberdayaan ekonomi, layanan publik, perubahan kebijakan

Program Peduli adalah program Pemerintah Indonesia yang digagas untuk mendorong inklusi sosial sebagai sebuah jalan untuk keluar dari kemiskinan. Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Program Peduli dirancang untuk menjangkau mereka yang paling terpinggirkan dari proses pembangunan dan mengalami eksklusi sosial sehingga tidak dapat berpartisipasi dan menikmati hasil proses pembangunan.

Konsep utama dari program ini adalah berusaha untuk memperbaiki relasi-relasi sosial dan memperkuat inklusi sosial bagi komunitas terpinggirkan dan yang selama ini kurang terjangkau, baik oleh program-program pembangunan secara umum maupun oleh program-program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Ada tiga kelompok capaian utama yang disasar oleh program ini: (1) akses pada pelayanan publik yang lebih baik; (2) perubahan kebijakan yang lebih memihak pada korban; dan (3) adanya penerimaan kembali.

Salah satu kelompok sasaran dari Program Peduli adalah korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Salah satu di antaranya adalah korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966. Selama berpuluh tahun korban Peristiwa 1965/1966 hidup dalam stigma dan diskriminasi. Mereka mengalami dehumanisasi, hidup dalam kemiskinan, dan sulit untuk mendapatkan akses terhadap layanan dan penerimaan sosial.

Sebagai organisasi yang mendampingi korban Peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah, SKP-HAM Sulawesi Tengah menjadi bagian dari program ini dan mengimplementasikannya selama empat tahun.