Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi Undang-Undang TNI

71

Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM tersebut mengandung pasal-pasal bermasalah yang akan mengembalikan militerisme terutama Dwifungsi TNI di Indonesia.

Kami menilai, agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Agenda ini justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan dipersiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Agenda revisi UU ini lebih penting ketimbang UU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), di mana semua warga negara, tanpa kecuali, sama kedudukannya di hadapan hukum. Reformasi peradilan militer juga merupakan mandat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI serta Putusan Nomor 27/PUU-XIX/2021.

Kami menilai RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI di mana militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif di jabatan sipil, tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu juga merampas jabatan sipil dan memarginalkan Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis, termasuk di BUMN/BUMD dan lainnya.

Kami menilai RUU TNI yang memperluas jabatan sipil untuk diduduki TNI aktif jelas mengembalikan Dwifungsi TNI. Salah satu agenda RUU TNI adalah menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang melawan musuh negara lain, sementara Kejaksaan Agung misalnya, adalah lembaga penegak hukum nasional, sehingga tidak tepat jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung. Begitu pula penempatan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah kekeliruan dan inilah salah satu cerminan dwifungsi TNI.

Selain itu, dalam Revisi ini, pengisian jabatan sipil didasarkan atas pengajuan TNI melalui Menteri Pertahanan, bukan berdasarkan kebutuhan dari Kementerian dan/atau Lembaga Negara sebagaimana rumusan Perubahan Pasal 47 ayat (3), sehingga menjadi sangat jelas bahwa revisi ini hanya untuk memperluas dan melegitimasi keterlibatan TNI dalam jabatan sipil.

Kami memandang perluasan tugas militer untuk operasi militer selain perang seperti menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Adalah kekeliruan bagi Pemerintah dan DPR bila hendak memperluas kewenangan TNI dalam menangani masalah narkotika, karena hal itu harus penanganan masalah narkotika harus berada dalam koridor kesehatan, bukan perang. Pelibatan TNI dalam penanganan narkotika berpotensi melanggengkan penggunaan ‘war model’ sebagaimana yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigo Duterte melibatkan militer di dalamnya. Hal ini bisa menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM seperti halnya kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC.

Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tidak lagi memerlukan persetujuan DPR melalui kebijakan politik negara (kebijakan presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004), dan cukup diatur lebih lanjut dalam PP. Draft pasal dalam RUU TNI ini secara nyata justru meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat dan akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri. Secara tersirat, perubahan Pasal ini merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan wakil rakyat oleh TNi dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil.

Sehingga kami menilai Revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam Permasalahan Domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Distribusi Gas Elpiji, Ketahanan Pangan, Penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji.

Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwi-fungsi TNI dan militerisme di Indonesia. Kami justru mendesak Pemerintah dan DPR untuk modernisasi alutsista, memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI demi mewujudkan profesionalisme TNI kita sebagai alat pertahanan negara.

Jakarta, 15 Maret 2025

Tokoh-Tokoh

1. Nursyahbani Katjasungkana (Pendiri & Pembina IMPARSIAL)
2. Usman Hamid, Aktivis HAM
3. Pdt. Ronald Richard Tapilatu
4. Rafendi Djamin
5. Al A'raf, Pengamat Pertahanan dan Keamanan
6. Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol.
7. KH Rakhmad Zailani Kiki
8. Prof. Dr. dr. A. Daldiyono
9. Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D., Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran
10. Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.M.Hum., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya
11. Abdil Mughis Mudhoffir
12. Adek Risma Dedees, Serikat Pekerja Kampus
13. Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D., peneliti dan pegiat demokrasi, kebijakan publik, dan kebebasan
14. Adnan Topan Husodo, Penggiat Anti Korupsi
15. Agus Nurofik, Pengajar Universitas Sumatra Barat
16. Ahmad Arif Zulfikar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
17. Alif Iman Nurlambang, mahasiswa filsafat Driyarkara
18. Amiruddin Al Rahab, Komisioner Komnas HAM 2017–2022
19. Ananda Badudu, Musisi
20. Andi Muhammad Rezaldy
21. Andi Setiawan, Pengajar Universitas Sebelas Maret
22. Andreas Harsono, peneliti, Human Rights Watch
23. Annisa Intan Wiranti, Pengajar Prodi Hukum, Universitas Pamulang
24. Aquino Hayunta, Sahabat Seni Nusantara
25. Ardianto Satriawan, Institut Teknologi Bandung
26. Arif Susanto, Exposit Strategic
27. Ayu Utami, penulis
28. Beka Ulung Hapsara
29. Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.  (Dosen Hukum
30. Internasional FH Universitas Trisakti.)
31. Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum JENTERA
32. Butet Kartaredjasa, seniman
33. Cahyo Pamungkas
34. Cenuk Sayekti, Pengajar Universitas Airlangga
35. Chairuddin Ambong, pegiat perhutanan sosial
36. Cut Asmaul Husna (Dosen Fisip UTU)
37. Dadang Trisasongko, Aktivis Anti Korupsi
38. Damairia Pakpahan, aktivis Perempuan
39. Danang Widoyoko, Transparansi Internasional Indonesia
40. Daniel F.M. Tangkilisan, aktivis lingkungan Karimunjawa
41. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
42. Dewi Tjakrawinata, aktivis perempuan dan gerakan disabilitas
43. Dhia Al Uyun, Pengajar HTN Universitas Brawijaya
44. Dian Noeswantari, Universitas Surabaya
45. Dian Septi Trisnanti, aktivis buruh perempuan
46. Donny Danardono, Universitas Katolik Soegijapranata
47. Dr. Ahmad Suaedy (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama)
48. Dr. Budi Hernawan (STF Driyarkara)
49. Dr. Harry Efendi Iskandar, S.S., M.A, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas (UNAND)/Aktivis Demokrasi
50. Dr. Mangadar Situmorang (Koordinator Forum Akademisi Papua Damai/Dosen Universitas Parahyangan)
51. Dr. Nur Imam Subono
52. Dr. Sabina Puspita, Dosen Kebijakan dan Manajemen Publik
53. Dr. Taufik Firmanto
54. DR. Yance Arizona, S.H., M.A., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM)
55. Eliyah Acantha, Pengajar Universitas Hasanuddin
56. Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
57. Fadlilah Akbar, Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal
58. Fajri Siregar, Pengajar Universitas Indonesia
59. Fanda Puspitasari (DPP GMNI)
60. Fatkhul Khoir, KontraS Surabaya
61. Feri Amsari, S.H., M.H. LL.M, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas (UNAND)
62. Fiki Prayogi, Pengajar STKIP PGRI Bandar Lampung
63. Fitra Rahardjo, Seniman
64. Gita Ardi Lestari, Universitas Indonesia
65. Gita Putri Damayana (kandidat Phd Australian National University, pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera)
66. Habib M. Shahib, Universitas Fajar
67. Halida Hatta
68. Hardo Manik, Universitas Kristen Duta Wacana
69. Hariati Sinaga, Pengajar Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia
70. Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute
71. Hendra Saputra, Aktivis HAM
72. Henny Supolo Sitepu, pegiat pendidikan
73. Herdiansyah Hamzah, Pengajar FH Universitas Mulawarman
74. Herlambang P. Wiratraman, Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial FH UGM
75. Heru Hendratmoko, wartawan
76. Herry Sutresna, Musisi
77. Ika Ardina, masyarakat sipil
78. Ilham Akhsanu Ridlo, Pengajar Universitas Airlangga
79. Ilham Handika, Pengajar Universitas Mataram
80. Iman Amirullah, S.Sos (National Coordinator Students For Liberty Indonesia)
81. Indah Ariani, pekerja seni
82. Indria Fernida, Aktivis HAM
83. Irwansyah, Departemen Ilmu Politik UI
84. Islah Bahrawi, Jaringan Moderat Indonesia
85. Iskandar SH MH
86. Isman Rahmani Yusron, Pengajar Universitas Muhammadiyah Bandung.
87. Jesse Adam Halim, Pembela HAM
88. Joko Susilo
89. Julius Ibrani, Praktisi Hukum dan Pegiat HAM
90. Kanti Pertiwi, Pengajar Universitas Indonesia
91. Khotimun S, Aktivis Perempuan
92. Lia Marpaung, GEDSI Advocate
93. Lilik HS
94. Luthfi Kalbu Adi, Pengajar Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
95. Made Supriatma (anggota Majelis Pengetahuan YLBHI)
96. Mamik Sri supatmi (Dosen Kriminologi FISIP UI)
97. Mardiyah Chamim
98. Maria Hartiningsih, penulis
99. Maria Magdalena
100. Masduki (Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII Yogyakarta)
101. Michael Jeffri Sinabutar, Universitas Bangka Belitung
102. Muhamad Haripin, Peneliti Pertahanan BRIN
103. Muhammad Furqon aktivis Petani kota
104. Muhammad Subhi
105. Mulyono Sri Hutomo, Pengajar Universitas Ibnu Chaldun
106. Nabiyla Risfa Izzati, Pengajar FH UGM
107. Natalia Soebagjo, pegiat antikorupsi
108. Ni Putu Candra Dewi, Perempuan Pembela HAM
109. Nong Darol Mahmada, pegiat pluralisme
110. Nugroho Dewanto, wartawan
111. Olin Monteiro, aktivisme perempuan dan pegiat seni budaya
112. Omi Komaria Madjid, Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society
113. Papang Hidayat
114. Petrus Putut P. W., International University Liaison Indonesia
115. Poengky Indarti, SH, LL.M, Aktivis HAM
116. Prof. Dr. Ani W. Soetjipto MA.
117. Prof. Dr. Ali Safaat, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya
118. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, (Pengamat Politik dan Pertahanan)
119. Prof. Dr. Saiful Mujani, guru besar ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
120. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., M.H., LL.M.
121. Prof. Mayling Oey-Gardiner
122. Prof. Susi Dwi Harijanti,Ph.D (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
123. Raja Asdi, Penggiat Seni Budaya
124. Ray Rangkuti
125. Reza Ryan (Efek Rumah Kaca)
126. Rikky R., Universitas Pendidikan Ganesha
127. Rr. Diah Asih Purwaningrum, Pengajar Prodi Arsitektur, Institut Teknologi Bandung
128. Ruth Indiah Rahayu, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara
129. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc., Ph.D (FMIPA USK)
130. Sandi Jaya Saputra, Pengajar Universitas Padjajaran
131. Salman D.A, Supporter Sepak Bola
132. Sandra Hamid, antropolog
133. Satria Unggul Wicaksana P, Ketua Pusat Studi Anti-Korupsi & Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya
134. Sellina Aurora, Pengajar Pusat Bantuan Mediasi (PBM GKI)
135. Silfana Nasri
136. Smita Notosusanto, Aktivis Perempuan
137. Soenjati, SH, Aktivis Perempuan
138. Subekti W. P., Universitas Padjajaran
139. Sumarsih, orang tua Wawan (BR. Norma Irmawan) korban Semanggi I – 13 November 1998
140. Syahar Banu, Perempuan Pembela HAM
141. Tini Hadad, Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
142. Titi Anggraini, Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi
143. Tunggal Pawestri, aktivis perempuan
144. Tusta Citta Ihtisan T. P., Universitas Mataram
145. Ubedilah Badrun, dosen UNJ
146. Ulin Ni’am Yusron, pegiat media sosial
147. Wahyu Eka Setyawan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur
148. Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE
149. Wanggi Hoed, Seniman Pantomim
150. Widia Kemala Sari, Universitas Negeri Padang
151. Yanuar Nugroho, Ph.D., dosen STF Driyarkara
152. Yasundari, Universitas Komputer Indonesia
153. Yeni Rosa Damayanti, Aktivis HAM dan Disabilitas
154. Yoghi Bagus Prabowo, Pengajar Universitas Diponegoro
155. Yohan Fitriadi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
156. Yoyok Gondes, Aksi Kamisan Malang
157. Yuli Riswati, aktivis pekerja migran
158. Zumrotin K. Susilo, mantan Wakil Ketua Komnas HAM 2002–2007

Lembaga

1. Imparsial
2. YLBHI
3. KontraS
4. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)
5. Amnesty International Indonesia
6. ELSAM
7. Human Right Working Group (HRWG)
8. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
9. SETARA Institute
10. Centra Initiative
11. Aksi Kamisan
12. Aksi Kamisan Bandung
13. Aksi Kamisan Medan
14. Aktivis Pelajar
15. Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI)
16. Aliansi Jogja Memanggil
17. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
18. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
19. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
20. Aliansi pelajar indonesia
21. Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
22. AMAN Indonesia
23. Artsforwomen Indonesia
24. Arus Pelangi
25. Asia Justice and Rights (AJAR)
26. Asosiasi LBH APIK Indonesia
27. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STH Indonesia Jentera
28. Bakumsu
29. Bangsa Mahardika
30. Barengwarga
31. BARIKADE 98
32. Bijak Memantau
33. Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) PIJAR
34. CALS (Constitutional And Administrative Law Society)
35. Cangkang Queer
36. CommonHood Malang
37. CORONG API
38. Democratic Judicial Reform (De Jure)
39. Emancipate Indonesia
40. Famm Indonesia
41. Federasi Serikat Merdeka Sejahtera
42. Flower Aceh
43. Forum Cik Ditiro
44. Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulsel
45. Forum Komunikasi Mahasiswa Demokrasi (FOKMAD) UIN Alaudin Makassar
46. Forum Semangat 98 Aceh
47. Forum Tamansari Bersatu
48. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
49. FSBPI (Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia)
50. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSB);
51. Gender Research Student Center (GREAT)
52. Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT)
53. Gerakan Indonesia Kita (GITA)
54. Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) Universitas Pattimura Ambon
55. GMNI FH USU
56. Greenpeace Indonesia
57. IKOHI
58. Indonesia Corruption Watch (ICW)
59. Indonesia Hapus Femisida
60. Indonesia Memanggil 57+ Institute
61. Indonesia untuk Kemanusiaan
62. Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)
63. Institut KAPAL Perempuan
64. Institut Perempuan
65. Institut Perempuan
66. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
67. Inti Muda Indonesia
68. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional
69. Jaringan Akademisi Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (JARAK)
70. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
71. Jedakata
72. Jender dan Hak Azasi Manusia (LRC-KJHAM)  Semarang
73. JKLPK
74. Kalyanamitra
75. Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)
76. Kawula17
77. Kelompok Tani Kampung Bayam Madani (KTKBM)
78. Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) UIN Sunan Kalijaga
79. Koalisi Buruh Sawit (KBS)
80. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
81. Koalisi Perempuan Indonesia
82. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
83. Komite Anti Kekerasan Negara (KONTRA)
84. Komunitas Taman 65
85. Konde.co
86. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
87. KontraS Aceh
88. KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia)
89. KPuK (Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan), Malang, Jawa Timur
90. Lab Demokrasi
91. LBH Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah
92. LBH Januka
93. Legal Resource Centre, untuk Keadilan
94. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
95. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat
96. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
97. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang
98. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)
99. Lembaga Peradaban Luhur (LPL)
100. Lembaga Pers Mahasiswa Mimbar Untan
101. Lentera Gayatri
102. Lingkar Keadilan Ruang
103. Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist)
104. LP3ES UI
105. LPM Vonis FH Unpad
106. Madani Berkelanjutan
107. MALEO SULTENG
108. Marsinah.ID
109. Migrant CARE
110. Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL)
111. PANDEKHA FH UGM
112. Paramedis Jalanan Bandung
113. Partai Hijau Indonesia
114. Peduli Buruh Migran
115. Perempuan Mahardhika
116. Perhimpunan Jiwa Sehat
117. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
118. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional
119. Perkumpulan IndoPROGRESS
120. Perkumpulan Praxis
121. Perkumpulan Rahima
122. Perkumpulan Sembada Bersama Indonesia
123. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
124. Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia (P2RI)
125. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
126. Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar
127. Pojok Literasi Bogor
128. POKJA30
129. PolicyPulse
130. Protection International Indonesia
131. Public Virtue Research Institute (PVRI)
132. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM
133. Pusat Studi Agama dan Demokrasi, UII Yogyakarta
134. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
135. Pusat Telaah Informasi Regional Semarang (PATTIROS)
136. PUSPAHAM
137. Poros Revolusi Mahasiswa
138. Rumah Pengetahuan Amartya
139. Sajogyo Institute
140. Salam 4 Jari
141. SEKBER 65
142. Seknas FITRA
143. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
144. Senik Centre Asia
145. Serikat Pekerja Kampus (SPK)
146. Simpul untuk Pembebasan Perempuan (SIMPUL PUAN)
147. SINDIKASI Jabodetabek
148. Art.Martir
149. Social Justice Indonesia
150. Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah
151. Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMUD) UIN Salatiga
152. Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM) Solo
153. Students For Liberty (SFL) Indonesia
154. Suara Kebebasan
155. Sulawesi Green Voice
156. Support Group & Resource Center on Sexuality Studies (SGRC UI)
157. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
158. Themis Indonesia
159. TKPT Indonesia
160. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network
161. Transparency International Indonesia (TII)
162. Trend Asia
163. Unit penerbitan dan penulisan mahasiswa UMI  makassar (UPPM UMI)
164. YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia)
165. YASMIB Sulawesi
166. Yayasan GAYa NUSANTARA
167. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
168. Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM)
169. Yayasan Penabulu
170. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
171. Yayasan Samahita
172. Yayasan Srikandi Sejati -Jakarta
173. YIFoS Indonesia
174. Youth Activism Rumah Cemara
175. YouthID Foundation
176. ALTRUIS Universitas Islam Makassar
177. Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) SINTESA
178. Pecinta alam lembah NTOKE (PACET)
179. Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB)
180. Aksi Kamisan Malang
181. Yayasan Inklusif
182. Konsil LSM
183. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)