32.1 C
Palu
21 Februari 2024
Pengorganisasian

SKP-HAM Jadikan Pengalaman di Daerah Pelosok Bekas Konflik Poso Menjadi Sebuah Buku

HARIANSULTENG.COM – Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) merupakan sebuah organisasi yang berbasis di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sesuai namanya, organisasi yang dipimpin Nurlaela Lamasitudju ini berfokus pada penyelesaian pelanggaran HAM di Sulteng sejak didirikan pada 13 Oktober 2004.

Selama 7 tahun terakhir, Nurlaela bersama rekan-rekannya memberikan informasi dan penyuluhan mengenai HAM di Dusun Buyu Katedo. Dusun Buyu Katedo termasuk daerah terdampak parah saat pecahnya konflik komunal Poso sejak 1998 – 2001.

Pascakerusuhan, muncul stigma negatif terhadap Dusun Buyukatedo. Sebagian besar masyarakat memandang Buyukatedo sebagai tempat bercokolnya kelompok teroris.

Pada 2016, SKP-HAM Sulteng mendirikan Rumah Belajar di dusun tersebut untuk mematahkan stigma buruk yang diterima masyarakat Buyu Katedo.

“Kami memilih lokasi paling jauh dan banyak permasalahan. Seperti di Buyukatedo, mereka korban pembantaian akibat konflik dan tidak mendapat dukungan apapun. Dusunnya terstigma, keluarga korban trauma sampai ada warganya yang gila,” kata Nurlaela, Kamis (23/2/2023).

Ia bercerita bagaimana ketika kembali berkunjung ke Buyukatedo. Perjalanan masa kecil wanita akrab disapa Ela itu memang banyak dihabiskan di dusun yang terletak di Desa Sape, Poso tersebut.

Ela bersama keluarga mulai meninggalkan Buyukatedo pada 1990 dan pindah ke Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Saat terjadi kerusuhan di Poso, dirinya menjemput dan membawa para pengungsi asal Buyukatedo ke rumahnya di ibu kota.

“Dusun itu dibakar pertama kali tahun 2000. Orang-orang mengungsi dan kami jemput di Parigi Moutong. Ketika kembali pada 2001, di tahun itu mereka diserang lagi. Ada 18 warga dibantai karena tertinggal dan tidak berhasil menyelamatkan diri di dusun itu,” jelas Ela.

Selama 15 tahun Ela tak lagi berkunjung ke dusun yang penuh dengan kenangan masa kecilnya karena fokus terhadap persoalan HAM lain seperti kekerasan 1965.

Ketika kembali pada 2015, ia merasa terkejut melihat Dusun Buyukatedo telah banyak ditinggalkan penduduknya. Bahkan, satu-satunya sekolah dasar (SD) di sana terpaksa ditutup.

Diskriminasi dan stigmatisasi pascakonflik belasan tahun lalu yang terus melekat pada Buyukatedo praktis merubah kawasan ini seperti ‘kota mati’.

Melihat Buyu Katedo semakin terisolir, SKP-HAM Sulteng melalui Rumah Belajar berupaya memulihkan kembali kehidupan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, Ela menyebut telah terdapat perubahan berarti, seperti sekolah kembali dibuka, akses jalan dan fasilitas air bersih mulai dibangun oleh pemerintah setempat.

Kisah masyarakat Dusun Buyukatedo yang hidup di bawah bayang-bayang stigma inilah akan dijadikan sebuah buku oleh SKP-HAM Sulteng pada tahun ini.

“Sebelum pandemi jumlah penduduknya lebih 200 KK, sekarang tinggal 63 KK. Kami harus tinggal di Buyukatedo untuk mematahkan stigma itu, pada dasarnya mereka itu korban. Bahan untuk pembuatan bukunya sudah ada dan masih proses editing,” ucap Ela. (Sub)

Sumber: Harian Sulteng

Tulisan terkait

Keringat dan Darah Untuk Palu: 17 Lokasi Kerja Paksa di Palu

Jefrianto

SKP-HAM Terus Mendampingi Keluarga Erfaldi Mendapat Keadilan

SKP-HAM Sulteng

Pernyataan Pers Presiden RI tentang Pelanggaran HAM Berat

SKP-HAM Sulteng

Tinggalkan Komentar